Lintangpena.com Sorong, – Dugaan kuat tentang Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Budi Setiawan, SIK, yang dijadikan alat untuk mengkriminalisasi wartawan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan anggota organisasi non konstituen Dewan Pers lainnya, mencuat ke permukaan. Hal ini diungkapkan oleh Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, merespon penahanan terhadap 2 wartawan Inhil non konstituen Dewan Pers baru-baru ini.
“Saya menilai Kapolres Indragiri Hilir, Budi Setiawan telah terjebak dalam permainan kotor Dewan Pers dan organisasi pers peternak koruptor, PWI. Bagaimana mungkin Polres Inhil melakukan penahanan terhadap dua wartawan, Mely (PPWI) dan Indra (GWI), hanya berdasarkan alat bukti Keterangan Dewan Pers. Itu keputusan tolol namanya,” tegas Wilson Lalengke, yang saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat Daya.
Wilson Lalengke menduga kuat bahwa Kapolres Inhil telah dijadikan “babi tunggangan” oleh Dewan Pers dan PWI. “PWI ini memang sedang cari panggung untuk show off ke publik seakan mereka adalah orang-orang pers yang benar dan professional. Jadi, ketika ada orang (bernama Saruji – red) yang keberatan atau tidak terima atas pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan garis lurus dari organisasi non konstituen Dewan Pers, mereka langsung bergerak mendorong Kapolres Inhil yang terindikasi idiot itu untuk memprosesnya,” imbuh Wilson Lalengke.
Moralitas dan Integritas Kapolres Inhil Dipertanyakan
Wilson Lalengke juga menyoroti fakta bahwa pembuat laporan polisi atas kedua wartawan korban kriminalisasi (Mely dan Indra – red) adalah Kepala SMP Negeri 1 Tembilahan Hulu, bernama Saruji, yang merupakan terlapor pelaku tindak pidana pungutan liar dengan modus jual pakaian seragam di sekolahnya.
“Jadi, silahkan publik menilai sendiri seperti apa moralitas dan integritas Kapolres Inhil itu yang lebih berpihak membela dedengkot pungli dan melayani pesanan organisasi sarang koruptor PWI bersama Dewan pecundang Pers itu. Bagi saya Kapolres semacam ini hampir pasti mendapatkan jabatannya bukan karena integritas sebagai penegak hukum yang bermoral tapi semata didukung oleh nominal setoran kepada para penentu kebijakan jabatan di Polri,” sebut tokoh pers nasional yang baru-baru ini mengungkap informasi dugaan jual-beli pangkat bintang (jenderal) di lingkungan Polri seharga 20 milyar per satu bintang tersebut.
Pimpinan Polri Diminta Selektif dalam Memilih Pimpinan Satuan Kerja
Wilson Lalengke meminta perhatian Pimpinan Polri agar selektif dalam memilih dan menugaskan pimpinan satuan kerja di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. “Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo semestinya jangan sembarang pilih orang untuk jadi kapolres dan kapolda dong, rakyat rugi besar membiayai hidup seorang kapolres yang dengan mudah dijadikan babi tunggangan organisasi peternak koruptor seperti PWI dalam pelaksanaan tugasnya. Presiden Prabowo Subianto saja sudah tegas mengingatkan bahwa semua pemimpin di semua level harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk para pihak tertentu, apalagi kepentingan kelompok perampok uang rakyat semacam PWI itu,” pungkas Wilson Lalengke.
APL/Red
Sumber Berita: Wilson Lalengke (Ketum PPWI)
Editor: Asep NS
