Lintangpena.com Garut – Usai pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Garut pada 27 November 2024, kemenangan sementara pasangan Prof. KH. Abdul Sakur M.A dan Putri Karlina dengan perolehan suara sekitar 70% menandai babak baru kepemimpinan di Garut. Namun, di tengah euforia kemenangan, muncul polemik terkait kunjungan sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkab Garut kepada Prof. KH. Abdul Sakur M.A.
Kunjungan tersebut, yang diklaim sebagai bentuk silaturahmi dan ucapan selamat atas kemenangan, mendapat sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis dan tokoh masyarakat. Mereka menilai kunjungan tersebut tidak wajar dan jauh dari nilai kepatutan, mengingat dilakukan oleh pejabat publik setingkat kepala dinas yang seharusnya menjaga netralitas dan stabilitas politik.
Kunjungan yang Terkesan “Car Muk”
Aktivis dari kelompok Mahasiswa AMPN, yang diinisialkan D.A, mengungkapkan keprihatinannya terkait kunjungan tersebut. Menurutnya, kunjungan kepala dinas kepada calon pemimpin yang baru terpilih, terkesan “car muk” dan menunjukkan adanya kepentingan pribadi yang lebih dominan dibandingkan dengan prioritas melayani masyarakat. D.A juga menyoroti bahwa tindakan tersebut menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, dan mengancam stabilitas politik di Garut.
Kritik dan Sorotan Aktivis
Kritik dan sorotan yang dilayangkan oleh aktivis dan tokoh masyarakat terhadap kunjungan kepala dinas tersebut bukan tanpa alasan. Mereka menilai bahwa kunjungan tersebut tidak tepat dan mencolok, mengingat Dr. Helmi Budiman, calon yang kalah, selama dua periode menjabat sebagai Wakil Bupati dan berjuang bersama jajaran kepala dinas dalam memberikan pengabdian terbaiknya. Kunjungan yang hanya tertuju pada calon pemenang dinilai tidak bijaksana dan tidak mencerminkan sikap arif dalam menjaga situasi dan kondisi lingkungan.
Harapan untuk Langkah Cepat dan Akurat
Menyikapi polemik yang terjadi, aktivis dan tokoh masyarakat berharap PJ Bupati dan Sekretaris Daerah segera mengambil langkah cepat dan akurat untuk memanggil para kepala dinas yang bersangkutan. Pemanggilan tersebut diharapkan dapat dilakukan untuk memberikan pembinaan dan teguran agar stabilitas di tengah masyarakat kembali normal dan tidak terwarnai oleh gejolak yang dapat memengaruhi kinerja Bupati dan Wakil Bupati dalam memimpin Garut lima tahun ke depan.
Kesimpulan
Polemik kunjungan kepala dinas di Garut mengungkap pentingnya menjaga netralitas dan etika dalam pemerintahan, khususnya menjelang dan pasca-pilkada. Tindakan yang terkesan “car muk” dan menunjukkan kepentingan pribadi dapat memicu ketidakstabilan politik dan mengancam kinerja pemerintahan. Harapannya, langkah cepat dan tepat dari PJ Bupati dan Sekretaris Daerah dapat meredam gejolak dan mengembalikan stabilitas politik di Garut.
Toni Penajournalis
Editor: Asep NS
