Lintangpena.com JAKARTA — Senin, 14 September 2026 — Pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara bukan sekadar pergantian nama di pintu kantor. Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Samuel F. Silaen menegaskan, momen ini harus menjadi titik balik agar APBN benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar sehat di atas kertas. Suahasil resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024–2029.
Pengalaman Belum Cukup — Menkeu Harus Punya “Nurani” di Balik Angka
Suahasil yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan, mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan terlibat dalam berbagai kebijakan ekonomi memang memiliki pengalaman yang mendalam. Namun menurut Samuel, itu belum cukup:
“Menteri Keuangan bukan hanya harus mampu menghitung angka, tetapi harus mampu membaca penderitaan di balik angka. APBN tidak boleh sekadar sehat di atas kertas, sementara rakyat semakin berat menjalani kehidupan di bawahnya.”
“Ketika masih menjadi wakil, ruangnya membantu. Ketika menjadi menteri, tanggung jawabnya menentukan. Sekarang Suahasil tidak cukup hanya memahami mesin fiskal. Ia harus memastikan mesin itu bergerak ke arah yang benar.”
Bukan Soal Defisit Semata — APBN Harus Menjawab Realitas Kehidupan Rakyat
Samuel mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal tidak boleh diukur semata dari angka defisit, rasio pajak, atau pertumbuhan ekonomi. Ukuran sesungguhnya adalah bagaimana kebijakan tersebut terasa dalam kehidupan nyata masyarakat:
“Negara boleh menghitung dengan akal ekonomi, tetapi tidak boleh kehilangan nurani. Kebijakan fiskal yang hebat bukan hanya yang membuat laporan keuangan terlihat baik, melainkan yang membuat kehidupan rakyat menjadi lebih layak.”
“Jangan sampai pergantian menteri hanya mengganti nama di pintu kantor, tetapi persoalan yang menyebabkan kegelisahan publik tetap dibiarkan.”
Penjaga Uang Negara, Bukan Pelayan Keinginan Politik
Tantangan terbesar yang menanti Suahasil adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, disiplin fiskal, dan keadilan sosial. Menkeu dituntut berani berkata ya untuk kepentingan rakyat, dan berani berkata tidak jika kebijakan berpotensi membebani negara:
“Menteri Keuangan harus menjadi penjaga uang negara, bukan sekadar pelayan keinginan politik jangka pendek. Ia harus loyal kepada Presiden dalam kerangka konstitusi, tetapi lebih tinggi dari itu, ia harus setia kepada amanat rakyat dan kepentingan bangsa.”
“Uang negara bukan milik kekuasaan. Uang negara adalah amanah rakyat untuk masa depan Indonesia.” — pungkas Samuel.
TIM/Erik
Editor: Nurhidayah
#SuahasilNazara #PurbayaYudhiSadewa #MenteriKeuangan #APBN #KabinetMerahPutih #SamuelFSilaen #KebijakanFiskal #KeadilanSosial #PrabowoSubianto #AmanatRakyat
