Polda Banten Tak Hadir di Sidang Praperadilan, Wilson Lalengke: Hukum Tak Boleh Jadi Alat Kekuasaan

Lintangpena.com SERANG, BANTEN — Ketidakhadiran Polda Banten sebagai Termohon dalam sidang praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2026/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang menuai keprihatinan luas. Pemanggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, namun pihak kepolisian tidak hadir pada persidangan Senin, 16 November 2026.

Tim Penasihat Hukum Ujang Kosadih, S.H. & Partners mempertanyakan sikap tersebut. Menurut Advokat Ujang Kosasih, S.H., praperadilan adalah instrumen hukum untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum. Ketidakhadiran pihak yang tindakannya sedang diuji justru menimbulkan persepsi negatif dan keraguan publik terhadap penghormatan terhadap lembaga peradilan.

Bacaan Lainnya

Perkara bermula saat pada 26 Oktober 2026, seseorang berinisial J dipanggil penyidik Polda Banten untuk pertama kalinya, namun pada hari yang sama langsung ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap, dan ditahan — tanpa pernah sebelumnya diperiksa sebagai saksi. Tim PH mempersoalkan apakah prosedur ini telah memenuhi syarat hukum, termasuk pemenuhan minimal dua alat bukti yang sah.

Menanggapi hal tersebut, Wilson Lalengke, alumnus PPRA-48 Lemhannas RI, menyatakan keprihatinannya.

“Polisi adalah pelayan masyarakat dan penegak hukum, bukan penguasa atas kehidupan warga negara. Jangan biarkan hukum menjadi alat kekuasaan,” tegas Wilson.

Ia menegaskan bahwa jika penyidik merasa langkahnya sudah benar, seharusnya tidak ada alasan menghindari pengujian di pengadilan. Hadir di sidang adalah bentuk tanggung jawab, bukan kelemahan. Ia juga mengingatkan prinsip persamaan di hadapan hukum: hukum tidak boleh tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Wilson Lalengke mengutip pemikiran Aristoteles, John Locke, hingga Immanuel Kant: kekuasaan negara dibatasi hukum, dan setiap orang — sekalipun tersangka — tetap memiliki martabat yang harus dihormati. Kewenangan kepolisian bukanlah kekuasaan tanpa batas.

Tim penasihat hukum berharap Pengadilan Negeri Serang tetap melanjutkan proses sesuai aturan dan Kapolda Banten meninjau hal ini. Sementara itu, Wilson mendorong Kompolnas dan Propam Polri mengawasi indikasi pelanggaran prosedur.

Sumber: Al Jupri Munawa
Editor: Nurhidayah 

#PraperadilanBanten #SupremasiHukum #HakAsasi #PenegakanHukum

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *