Lintangpena.com KENDAL, 18 November 2026 — Perkembangan terbaru kasus dugaan penggelapan sertifikat tanah senilai Rp200 juta yang melibatkan Notaris/PPAT Bakhtiar Darojad, S.H., M.Kn., semakin memunculkan tanda tanya besar. Setelah sebelumnya menyatakan “semua info itu tidak benar”, notaris tersebut justru terlihat berupaya mendekati pihak media dengan langkah-langkah yang dinilai janggal.
Datang dengan “Adek di Tipidter Mabes Polri”, Tak Dijawab Siapa Dia
Pada Selasa, 17 November 2026, sekitar pukul 18.31 WIB, Notaris Bakhtiar Darojad menghubungi Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT, Asep NS, melalui pesan WhatsApp dengan kalimat: “Malam bang, tolong posisi abang di mana, ini adek saya yang di Tipidter Mabes Polri mau ketemu.”
Saat Asep NS menyatakan sedang dalam perjalanan ke Jakarta dan menanyakan siapa sebenarnya “adik” yang dimaksud, Notaris Bakhtiar tidak memberikan jawaban apa pun. Sebutan terkait instansi kepolisian pusat tersebut justru semakin memperkuat dugaan adanya upaya pendekatan yang berbau intimidasi.
Mau Bawa “Media Buser” ke Kantor GMOCT
Langkah lain yang mencurigakan datang saat Notaris Bakhtiar menghubungi M. Bakara, Ketua DPD GMOCT Jawa Tengah yang mengawal perkara ini, dan meminta alamat kantor dengan alasan: “Saya dan teman saya dari media Buser juga mau merapat ke kantor.” Permintaan ini pun dinilai tidak lazim dan mengandung nuansa tekanan terhadap media yang sedang mengawal pemberitaan.
TERUNGKAP: Minta Hapus Tiktok & Tawarkan Uang
Yang paling serius, berdasarkan rekaman percakapan telepon yang ada, Notaris Bakhtiar Darojad diduga secara terang-terangan meminta agar tayangan video terkait kasus tersebut dihapus dari media sosial Tiktok, dan menyebutkan akan mentransfer sejumlah uang sebagai penggantinya.
GMOCT Tegaskan: Jurnalistik Tidak Bisa Dibeli!
Menanggapi serangkaian upaya tersebut, pihak GMOCT menegaskan sikapnya:
“Secara Cover Both Side, GMOCT telah menempatkan pemberitaan ini secara berimbang dan memberikan ruang jawab kepada Notaris Bakhtiar Darojad. Namun upaya mendekati awak media dengan menyebut-nyebut instansi kepolisian, mendatangi kantor tanpa keperluan resmi, hingga tawaran uang untuk menghapus berita — hal-hal inilah yang justru memperkuat dugaan adanya kepanikan,” tegas pihak GMOCT.
“Perlu digarisbawahi: Hasil karya jurnalistik tidak dapat diperjualbelikan. Tidak dapat dihapus dengan imbalan uang. Apalagi ketika media sudah menjaga prinsip keberimbangan. Jika merasa tidak bersalah, buktikan di jalur hukum, bukan dengan pendekatan yang terkesan ingin membungkam media,” tambahnya.
“Kalau Bersih, Mengapa Risih?” — Publik Berhak Tahu Kebenaran
GMOCT menegaskan pemberitaan ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengawal informasi publik. Ruang hak jawab tetap terbuka seluas-luasnya sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 — namun tidak melalui pendekatan di belakang layar maupun tawaran materi.
Publik kini menunggu: jika semua tuduhan tidak benar, mengapa justru muncul upaya membungkam media dengan cara-cara yang dipertanyakan?
Tim/Red — GMOCT
Editor: Fuad
#NotarisKendal #JurnalistikTidakDibeli #PenggelapanSertifikat #GMOCT








