Lintangpena.com Jakarta, – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 dan proses penyusunan APBD TA 2025.
Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, dalam Rapat Koordinasi Nasional III Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) Tahun 2024 dan Seminar Nasional bertema “Kinerja dan Anggaran DPRD Pasca Putusan Mahkamah Agung Terkait Perpres Nomor 53 Tahun 2023” di Merlynn Park Hotel, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Penyesuaian Standar Harga Satuan
Maurits menjelaskan bahwa sejak tanggal 8 Oktober 2024, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dinyatakan tidak berlaku.
“Menunggu ditetapkannya Perpres pengganti, Pemda perlu mengatur Standar Harga Satuan yang merupakan batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan berdasarkan ketentuan pada Lampiran I Perpres Nomor 33 Tahun 2020,” ujar Maurits.
Pemda juga perlu memperhatikan ketentuan pada Lampiran II Perpres Nomor 33 Tahun 2020 terkait satuan biaya sebagai estimasi dalam pelaksanaan anggaran. Selain itu, Standar Harga Satuan yang tidak tercantum dalam Lampiran I dan II Perpres Nomor 33 Tahun 2020 harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas DPRD
Maurits juga menyampaikan prosedur pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD. Ia menegaskan bahwa perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD tetap menerapkan lumpsum hingga Perpres baru ditetapkan.
“Berkaitan mengenai biaya transport dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara at cost atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah. Sementara itu, terkait uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara lumpsum,” jelas Maurits.
Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dan DPRD
Maurits mengingatkan tugas dan wewenang kepala daerah dan DPRD. Ia menegaskan bahwa kepala daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Hal ini berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 DPRD memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemda,” jelas Maurits.
Rudolf
Editor: Asep NS
