Lintangpena.com Garut, Jawa Barat – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas menghapus dan mengaudit anggaran hibah untuk yayasan yang bersumber dari APBD 1 Provinsi Jawa Barat,hal tersebut diduga dipicu permasalahan husus nya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan kabupaten Garut.adanya beberapa temuan Beberapa dugaan Yang menjadi permasalahan yang akan berdampak terhadap penghamburan anggaran Keuangan APBD 1 provinsi Jawa Barat Keputusan ini mendapat apresiasi positif dari Sekjen Aliansi Kincir Angin, Toni Rahmat.
Dedi Mulyadi menilai anggaran hibah tersebut dinilai sangat fantastis namun secara dampak tidak efektif penggunaannya.hal tersebut Terlihat Dalam sebuah tayangan di Chanel YouTube Dedi Mulyadi sewaktu berbincang bincang dengan beberapa pegawai pemerintah provinsi, Jawabarat terungkap yang melakukan pembahasan sistem mekanisme dan pengondisian anggaran yang terkesan ugal-ugalan. Bahkan dampak Penumpukan berkas yang berjumlah Ratusan pemohon dikerjakan hingga larut malam.
Triliunan rupiah anggaran hibah untuk yayasan pesantren dan MTs menurut Dedi Mulyadi dinilai tidak berbanding lurus dengan kondisi infrastruktur di beberapa wilayah Garut. Selain itu terdapat temuan ratusan yayasan pesantren dan MTS di kabupaten tasik dan Garut yang tidak pernah mendapat bantuan karena diduga tidak memiliki akses jalur politik dan dukungan dari pejabat partai politik.
Toni Rahmat Sekjen Aliansi Kincir Angin menilai, anggaran hibah tersebut selain tidak tepat sasaran diduga disalahgunakan untuk kepentingan ajang Bancakan pribadi dan Kelompok terkait salah satunya dengan cara membuat Legalitas Yayasan Baru atau dengan cara kerja sama dengan pemilik yayasan untuk Akses pencairan bantuan HIbah yang bersumber Dari APBD 1 provinsi Jawabarat diduga sebelumnya sudah dikondisikan oleh oknum pejabat partai politik untuk mendapatkan sukses fee Toni Rahmat ,mendukung langkah yang di lakukan oleh Dedi Mulyadi untuk melakukan audit anggaran hibah provinsi tahun 2023 2024 yang menggandeng lembaga auditor yang ditunjuk oleh negara. Dan Langkah untuk menghapus anggaran Hibah untuk pembangunan yayasan menurut Kritik yang disampaikan Toni, Rahmat lebih baik apabila di dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.jalan husus nya wilayah provinsi Jawabarat agar Bisa memperlancar perekonomian di daerah
Selain itu menurut keterangan dari toni Rahmat Berdasarkan hasil investigasi beberapa awak media dan LSM adanya temuan dugaan manipulasi dalam pelaksanaan pembangunan ruang kelas baru (RKB) di beberapa kecamatan di Garut Selatan. Pembangunan RKB yang dikerjakan. asal-asalan dengan melakukan polesan pengacian semen dan hanya pengecetan cara memanipulasi kondisi bangunan Praktik ini diduga disebabkan dua kemungkinan akibat penyunatan anggaran hingga 30-40 persen.dan tujuan mendapatkan keuntungan lebih besar
Toni Rahmat optimistis, langkah audit dan penghapusan anggaran hibah untuk pembangunan yayasan selain meminimalisir dampak kerugian keuangan negara, hasil Auditor yang dia lakukan akan mengungkap dugaan konspirasi dan korupsi yang melibatkan oknum pemilik yayasan dan pejabat. Langkah ini diharapkan menjadi efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat.
Tim Penajurnalis.com Kabupaten Garut
Toni Rahmat
Editor: Nurhidayah
