Lintangpena.com Garut, 28 Februari 2025 – Desa Tanjung Mulya, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, tengah dihebohkan oleh isu kesemrawutan program bantuan pemerintah dan konflik internal di pemerintahan desa. Polemik ini menjadi sorotan masyarakat dan sejumlah aktivis lembaga sosial kontrol, serta beberapa media online, termasuk Penajournalis.com.
Informasi yang dihimpun Penajournalis.com dari berbagai sumber menyebutkan, kegaduhan berawal dari beberapa keputusan rapat yang dipertanyakan, khususnya terkait program Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan program bantuan aspirasi dari DPR RI. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa lainnya dinilai janggal dan menimbulkan kecurigaan.
Salah satu tokoh masyarakat di Kampung Kiara Kuning, berinisial I.N., mengungkapkan adanya dugaan kesemrawutan dalam pendistribusian program bantuan, yang mengakibatkan kegaduhan di kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dugaan tersebut, menurut I.N., disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pemutahiran data penerima manfaat yang belum tervalidasi dan dugaan keterlibatan oknum yang mengatasnamakan tenaga pendamping.
Selain adanya isu kesemrawutan program bantuan,PKH dan BPNT tunai isu konflik ketidak harmonisan Antara kepala Desa tanjung Mulya dan Anggota BPD menurut narasumber sosok Laki laki Berinisial S.A yang berhasil di wawancarai oleh awak media, kepala desa tanjung Mulya diduga tidak melibatkan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada waktu melakukan musyawarah Rencana penerapan pelaksanaan kegiatan proyek infrastruktur yang Secara kontras adanya dugaan Konspirasi di internal desa tanjung Mulya hal tersebut terlihat desa adanya Doble Jabatan, yang diduga di lakukan. Oleh Ketua BPD yang ikut melaksanakan. Proyek kegiatan dengan pihak ketiga CV pelaksana proyek pembangunan infrastuktur secara dampak. Tentunya menurut Narasumber A.S menimbulkan ragam penafsiran di kalangan masyarakat.setempat bahwa telah melanggar ketentuan Pungsi dari BPD yang semestinya melakukan pengawasan seluruh kegiatan Desa Bukan Ikut serta dalam pelaksanaan proyek kegiatan dengan CV pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan
Isu ini bukan hanya terjadi di Desa Tanjung Mulya. Kecamatan Pakenjeng kabupaten Garut awak media Penajournalis.com juga mendapatkan informasi serupa dari beberapa desa lain di Kabupaten Garut Beberapa aktivis sosial kontrol mengkritisi situasi ini dan menilai kesemrawutan program bantuan PKH dan program bantuan sosial lainya, diduga adanya beberapa keterlibatan oknum yang mengatasnamakan tenaga pendamping yang diduga melakukan konspirasi dengan pihak oknum di internal desa tanjung Mulya sengaja menunggangi Program.
Para aktivis mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut dan Dinas Sosial untuk segera melakukan tindakan komprehensif, termasuk uji petik di Desa Tanjung Mulya, guna mengungkap penyebab masalah dan mengembalikan situasi normal.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Desa Tanjung Mulya belum dapat dihubungi untuk dimintai klarifikasi.Hak jawab untuk kepentingan keberimbangan pemberitaan
Tim penajournalis com kabupaten Garut
Editor: Asep NS
