Lintangpena.com PALEMBANG Rabu, 23 September 2026 — Pemberian gelar Juara 1 Kompolnas Award 2026 kepada Polda Sumatera Selatan memicu sorotan tajam dari masyarakat. Di saat yang sama, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Sandi Nugraha beserta tiga pejabat utamanya justru dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri terkait dugaan pembiaran kasus pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Kontras mencolok ini dinilai sebagai anomali serius yang mencederai akal sehat serta prinsip keadilan.
Skandal Tongkang Rp30 Miliar: Bukti Penegakan Hukum yang Berantakan
Di balik piala penghargaan, realitas di lapangan menunjukkan hal berbeda. Penanganan kasus pencurian tongkang bernilai Rp30 miliar diwarnai ketidakjelasan, manipulasi, hingga praktik pemerasan. Oknum penyidik AKP Taufik Ismail diduga memeras korban sebesar Rp75 juta serta melontarkan ucapan tidak pantas kepada Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke.
Meski sidang kode etik telah digelar pada 8 Januari 2026, hasil keputusan justru disembunyikan dan saling lempar tanggung jawab antar-satuan kerja — antara Penyidik Provost, Kabag Wassidik AKBP Parlindungan Lubis, hingga Kasubdit Jatanras AKBP Muhammad Sofwan Rosyidi. Ketidakmampuan pimpinan Polda Sumsel menertibkan bawahannya menjadi alasan utama pelaporan ke Propam.
Kompolnas Dipertanyakan: Apa Kriteria Sebenarnya?
Masyarakat mempertanyakan indikator penilaian yang dipakai Kompolnas. Bagaimana mungkin lembaga yang dinobatkan terbaik justru memiliki tumpukan laporan pelanggaran etik dan pemerasan yang tidak terselesaikan? Jika Polda Sumsel bisa meraih juara pertama, maka kinerja polda lainnya yang berada di bawahnya patut dipertanyakan lebih lanjut.
Muncul dugaan kuat bahwa Kompolnas kini berpotensi berfungsi sebagai “pembilas citra” bagi institusi bermasalah, bukan lembaga pengawas yang independen. Kecurigaan publik mengarah pada kemungkinan adanya kepentingan material atau keuntungan tertentu di balik pemberian penghargaan tersebut.
Dilihat dari Sudut Pandang Pemikiran Dunia
Fenomena ini bukan sekadar masalah internal kepolisian, melainkan gejala krisis kepercayaan yang dijelaskan oleh para pemikir besar:
– Jean Baudrillard — Penghargaan menjadi “simulakra”: citra keunggulan yang dipajang untuk menutupi kebobrokan nyata di lapangan.
– John Locke — Legitimasi kekuasaan lahir dari perlindungan hak warga. Jika penegak hukum justru merugikan rakyat, maka ia kehilangan hak moral untuk memerintah.
– Hannah Arendt — Keruntuhan dimulai ketika lembaga pengawas memilih diam dan berkompromi atas ketidakadilan.
– Jean-Jacques Rousseau — Kontrak sosial terguncang ketika rakyat tidak lagi memperoleh keadilan yang dijanjikan.
– Plato — Keadilan terwujud saat setiap institusi menjalankan fungsinya dengan benar. Jika kepolisian gagal menegakkan hukum dan pengawas gagal mengawasi, maka keadilan hanya menjadi impian.
PPWI Desak Evaluasi Menyeluruh
Menyikapi situasi ini, PPWI mendesak:
1. Kapolri dan Presiden mengevaluasi secara menyeluruh keberadaan serta mekanisme kerja Kompolnas;
2. Mencopot pejabat Polda Sumsel yang terbukti bermasalah;
3. Mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak tebang pilih.
“Penghargaan yang diberikan bukan tanda prestasi, melainkan simbol krisis legitimasi yang semakin dalam.”
(TIM/Red/PPWI)
Editor: Asep NS
#KompolnasAward2026 #PoldaSumsel #KasusTongkang #Pemerasan #PropamMabesPolri #PPWI #WilsonLalengke #Keadilan #TransparansiPengawasan
