Lintangpena.com ACCRA – Pemerintah Ghana secara resmi menyatakan Rencana Otonomi yang diajukan Kerajaan Maroko sebagai satu-satunya solusi yang realistis, adil, dan berkelanjutan bagi penyelesaian isu Sahara. Sikap ini tertuang dalam Komunike Bersama hasil pertemuan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita dan Menteri Luar Negeri Ghana Samuel Okudzeto Ablakwa di Accra, Selasa (21/7/2026).
Posisi ini sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797 yang mendukung proses negosiasi berbasis usulan otonomi tersebut. Dukungan ini semakin memperkuat momentum internasional yang terus mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara.
Menyambut perkembangan ini, Presiden Persisma Wilson Lalengke menegaskan langkah Ghana sangat rasional dan berpandangan jauh ke depan. “Semakin banyak negara menyadari bahwa dialog dan otonomi di bawah kedaulatan Maroko adalah kunci stabilitas serta kemakmuran kawasan,” ujarnya. Persisma juga menyatakan siap menjadi jembatan diplomasi masyarakat antara Indonesia–Maroko serta mendorong kerja sama di bidang perdagangan, pendidikan, dan budaya.
Selain isu Sahara, Maroko dan Ghana sepakat mempererat kemitraan di bidang ekonomi, investasi, infrastruktur, dan pengembangan SDM. Konsensus yang makin solid diharapkan mempercepat penyelesaian damai sekaligus memperkuat integrasi ekonomi kawasan Afrika Barat.
(PERSISMA/Red/PPWI)
Editor: Nurhidayah
