
BOGOR – Lintangpena.com, Kamis, 19 November 2026 – Dugaan ketidaksesuaian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan kondisi pembangunan sebuah bangunan di wilayah Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan Serikat Kawal Agenda Publik (SERGAP) . Menyikapi persoalan tersebut, Sergap menggelar audiensi dengan sejumlah unsur pemerintahan, aparat, dan pihak terkait di Kantor Kecamatan Ciomas.
Audiensi tersebut dihadiri Camat Ciomas, Kapolsek Ciomas, Kepala Satpol PP Kecamatan, perwakilan Danramil, UPT Tata Kelola Bangunan, pengusaha terkait, serta perwakilan dinas terkait.
Pertemuan tersebut membahas dugaan ketidaksesuaian perizinan bangunan dengan realisasi pembangunan di lapangan, sekaligus mendorong agar persoalan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Sergap menilai persoalan pembangunan yang diduga tidak sesuai ketentuan perizinan tidak boleh dianggap sepele. Pasalnya, aturan mengenai bangunan gedung merupakan instrumen pengawasan yang harus dipatuhi oleh setiap pihak, tanpa terkecuali.
*UPT TATA BANGUNAN DISEBUT AKAN KELUARKAN SP1*
Dalam audiensi tersebut, muncul sejumlah kesimpulan dan komitmen yang menjadi perhatian bersama. Salah satunya, karena PBG disebut tidak sesuai dengan kondisi pembangunan, pihak UPT Tata Bangunan akan memberikan Surat Peringatan Pertama (SP1), serta pembangunan diminta dihentikan dalam proses penanganan yang disebut berlangsung hingga delapan bulan.
Langkah tersebut menjadi salah satu poin penting dalam audiensi, mengingat persoalan kesesuaian izin dan pelaksanaan pembangunan harus mendapatkan kejelasan serta penanganan dari instansi yang memiliki kewenangan.
SERGAP menyatakan akan terus mengawal dan mengawasi proses tersebut agar penegakan peraturan tidak berhenti sebatas kesepakatan di meja audiensi.
*CAMAT DAN KEPALA DESA TURUT MELAKUKAN PENGAWASAN*
Selain komitmen dari UPT Tata Bangunan, Camat Ciomas dan Kepala Desa Laladon juga disebut akan turut melakukan pengawasan terhadap persoalan tersebut apabila diperlukan.
Keterlibatan unsur pemerintahan wilayah dinilai penting untuk memastikan situasi di lapangan tetap terkendali serta tindak lanjut atas hasil audiensi berjalan sebagaimana mestinya.
SERGAP menegaskan bahwa pengawasan ini bukan semata-mata untuk mempermasalahkan pihak pengusaha, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan aturan serta upaya memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
*MAHASISWA: JANGAN SAMPAI ATURAN HANYA MENJADI FORMALITAS*
Ketua SERGAP, Rehan, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar tentang bangunan atau kepentingan pihak tertentu, melainkan menyangkut kesadaran bersama dalam menaati hukum.
“Hal ini bukan hanya sekadar peraturan yang harus ditegakkan, tetapi bagaimana masyarakat sadar akan aturan-aturan yang sudah dibuat dan wajib dijalankan. Karena kita berdiri di negara hukum, maka siapa pun wajib menaati aturan hukum,” tegas Rehan.
Menurutnya, setiap aturan harus memiliki konsekuensi apabila dilanggar. Jangan sampai proses pengawasan dan penegakan aturan hanya menjadi formalitas, sementara di lapangan tidak ada perubahan maupun tindakan nyata.
*AKSI UNJUK RASA MENJADI LANGKAH SELANJUTNYA?*
Serikat Kawal Agenda Publik (Sergap) juga menyampaikan sikap tegas terhadap tindak lanjut hasil audiensi.
Apabila setelah audiensi yang menghasilkan kesimpulan tersebut masih ditemukan aktivitas pembangunan di lokasi yang dinilai bertentangan dengan kesepakatan atau proses penanganan dari instansi berwenang, Sergap menyatakan akan mempertimbangkan menggelar aksi unjuk rasa, baik di lokasi pembangunan maupun di kantor dinas terkait.
Langkah tersebut, menurut SERGAP, merupakan bentuk tekanan publik agar persoalan yang telah dibahas bersama tidak kehilangan arah dan tidak berakhir tanpa kepastian.
Audiensi ini menjadi pengingat bahwa kepatuhan terhadap aturan bangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga pemilik usaha, pelaku pembangunan, serta seluruh elemen masyarakat.
Kini, perhatian tertuju pada tindak lanjut instansi terkait. Masyarakat menunggu apakah hasil audiensi tersebut benar-benar diwujudkan dalam pengawasan dan penegakan aturan di lapangan, atau justru berhenti sebagai kesepakatan tanpa realisasi.
- **SERGAP menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan dan kepastian tindak lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.**






