Lintangpena.com Bandung, 11 Januari 2025 – Toni Wijaya, Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, meminta kepada pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung terpilih, Muhammad Farhan dan Erwin, untuk tetap ramah kepada masyarakat dan memprioritaskan isu-isu penting seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan masalah penahanan ijazah yang terus berlanjut.
Toni, yang memiliki hubungan dekat dengan Farhan, menyatakan keyakinannya pada kemampuan wali kota baru dalam memimpin. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga aksesibilitas terhadap publik. “Kang Farhan selama ini sudah ramah,” ujar Toni, “Saya hanya ingin mengingatkan agar tetap seperti itu setelah menjadi wali kota, tetap ramah kepada warga dan tamu.”
Toni menyoroti dua isu penting yang membutuhkan perhatian segera dari pemerintahan baru: MBG dan penahanan ijazah. Mengenai MBG, Toni mengakui bahwa tidak semua sekolah telah mendapatkan manfaat dari program tersebut dan mendesak pemerintah kota untuk memastikan semua siswa dapat mengakses makan siang gratis. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas persetujuan DPRD terhadap anggaran Rp 29,5 miliar untuk MBG di tahun 2025, yang akan memungkinkan penambahan dua dapur lagi.
Masalah penahanan ijazah, di mana ijazah siswa ditahan karena biaya sekolah yang belum dibayar, telah menjadi masalah berulang di Bandung. Toni dengan tegas mengecam praktik ini, dengan alasan bahwa hal itu menghambat peluang masa depan siswa dan menjadi beban yang signifikan bagi keluarga. Ia menyerukan penghentian praktik ini secara tegas di bawah pemerintahan baru. “Di Bandung di bawah kepemimpinan wali kota baru, masalah penahanan ijazah seharusnya tidak lagi terjadi,” tegas Toni. “Jika masih terjadi, wali kota harus mengambil tindakan tegas dan mencopot kepala sekolahnya.”
Toni menyatakan keprihatinannya atas ribuan ijazah yang saat ini ditahan di Bandung, yang seringkali membuat keluarga mencari bantuan dari kantor partai Gerindra. Ia menekankan bahwa meskipun beberapa sekolah telah melepaskan ijazah tanpa pembayaran, yang lain masih menuntut pembayaran. Sebagai wakil rakyat, Toni merasa berkewajiban untuk membantu mereka yang menghadapi masalah ini, terlepas dari afiliasi politik mereka. “Kami menerima dan membantu warga dari semua lapisan masyarakat, tanpa memandang partai politik. Kami tidak pernah membedakan latar belakang,” ujarnya.
Toni mempertanyakan terus berlanjutnya penahanan ijazah meskipun telah dialokasikan dana untuk penebusan ijazah. Ia menyoroti beban finansial yang signifikan bagi keluarga, dengan tunggakan mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 30 juta. Ia juga mengkritik Dinas Pendidikan karena mengklaim bahwa mereka tidak dapat campur tangan dalam kasus penahanan ijazah SMA karena SMA berada di bawah yurisdiksi provinsi. “Meskipun SMA dikelola oleh provinsi, siswanya adalah warga Kota Bandung, sehingga Pemerintah Kota Bandung memiliki tanggung jawab untuk membantu dan berkoordinasi dengan provinsi,” pungkasnya.
Seruan Toni untuk mengambil tindakan terhadap MBG dan penahanan ijazah mencerminkan urgensi isu-isu ini bagi warga Bandung. Pemerintahan baru akan menghadapi tantangan untuk mengatasi masalah-masalah ini secara efektif dan memastikan masa depan yang lebih cerah bagi kota tersebut.
Levi
Editor: Asep NS
