Lintangpena.com Kabupaten Bandung, – Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang digelar KPU pada 30 Oktober 2024 mengungkap permasalahan serius terkait akses kesehatan di Kabupaten Bandung. Paslon 1, dalam debat tersebut, mengungkap fakta mengejutkan bahwa Pemkab Bandung menunggak pembayaran BPJS Kesehatan hingga mencapai Rp 90 miliar. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal akses layanan kesehatan.
Gun Gun Gunawan, Calon Wakil Bupati dari Paslon 1, menyatakan keprihatinannya atas kondisi ini. Ia mempertanyakan efektivitas program BPJS bagi masyarakat jika Pemda sendiri tidak konsisten dalam membayar iuran. “BPJS digulirkan untuk petani, kusir delman, tukang ojeg, namun harus ada kemauan dari Pemda, bukan kemauan pribadi,” tegas Gun Gun. “Bahkan hingga saat ini Pemda Kab. Bandung nunggak BPJS hingga mencapai Rp. 90 miliar. Kalau sudah begini, apakah BPJS bisa berguna bagi masyarakat?”
Tunggakan BPJS yang mencapai angka fantastis tersebut berdampak langsung pada akses layanan kesehatan masyarakat. Banyak warga yang seharusnya mendapatkan akses BPJS dari pemerintah daerah justru terhambat dan tidak dapat menggunakan layanan kesehatan. Program BPJS yang seharusnya menjamin kesehatan warga menjadi sia-sia karena terkendala oleh tunggakan pembayaran.
Pernyataan Paslon 1 ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan serius terkait pengelolaan keuangan daerah. Publik menantikan tanggapan resmi dari Pemkab Bandung terkait tudingan ini dan langkah-langkah konkrit yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan BPJS tersebut. Apakah Pemkab Bandung akan berkomitmen untuk segera melunasi tunggakan dan memastikan akses layanan kesehatan yang layak bagi seluruh warganya? Atau, tunggakan ini akan terus menjadi beban dan menghambat terwujudnya janji kesejahteraan masyarakat?
Sumber: Nasikin
Editor: Asep NS
