Lintangpena.com | Terkait pernyataan Pangdam III/Siliwangi mengenai Pemilu 2024 pada tanggal 10 April 2023, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief selaku Pangdam III/Siliwangi membuat tulisan yang berjudul Erika Menuju 2024 .dalam tulisannya Pangdam memaparkan terkait pemilu yang akan datang tahun 2024.
Beberapa kalangan mengganggap tulisan tersebut bentuk pernyataan politik yang di tulis oleh seorang prajurit militer aktif ada beberapa perkataan yang di anggap bermuatan politis yang mana dalam tulisan nya mengatakan TNI harus sedikit mengambil posisi., menurut kami KMPB (Koalisi Mahasiswa Pemuda Bersatu) tidak usah di besar besarkan justru kami menilai ini suatu hal yang wajar wajar saja mengingat Pangdam III/Siliwangi sebagai forkopimda di wilayah Jawa Barat yang mempunyai kewajiban untuk menjaga kondusifitas di wilayah Jabar.
Mungkin yang di sebut harus sedikit mengambil posisi itu adalah terkait prajurit prajurit yang ada di Koramil dan di Kodim wilayah Kodam III/Siliwangi dapat lebih berperan aktif ikut mengamankan pemilu bersama petugas dari kepolisian yang mana itu semua sudah di lakukan oleh aparat TNI & POLRI sejak pemilu secara langsung dari 2004 sampai 2019 yang lalu dan TNI dapat memperlihatkan profesionalitasnya dalam beberapa kali pemilu dan tidak terlibat pada politik praktis sehingga kita harus mengapresiasi kinerja TNI Polri dalam pengamanan pemilu, ,jadi kami KMPB menggap ini hanya sebuah arahan yang memang sudah biasa di lakukan tidak perlu di tafsirkan berlebih.
Tentu itu semua menurut hemat kami Pangdam pasti mempunyai alasan yang logis menulis hal tersebut, kalau kami lihat Bawaslu RI pun pernah melakukan pertemuan dengan Panglima TNI yang waktu itu di jabat Jenderal (Purn) Andika Perkasa pada hari Rabu bulan September 2022 yang mana ada beberapa point yang di bahas dalam audiensi antara Bawaslu Ri dengan Panglima TNI dimana kami yang kami kutip dari salah satu meida online dari detik.com dalam pernyataan nya ketua Bawaslu Ri Rahmat Bagja berharap TNI dapat mendukung bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu 2024 terkait sistem keamanan intelijen dan sistem keamanan rakyat semesta untuk semua tahapan pemilu 2024.
Kami melihat ada beberapa berita yang menjadi multi tafsir yang mana tulisan Pangdam III/Siliwangi terkait etika dalam pemilu 2024 seolah olah akan adanya kecurangan dalam Pilpres itu terlalu jauh menurut hemat kami .yang mana kami melihat Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief berbicara sudah sesuai kapasitasnya mengingat Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief pun sebagai forkopimda, sehingga tidak tepat kalau di kaitkan dengan Pilpres karena ada banyak Pemilihan Umum (Pemilu) di indonesia dari mulai Pemilu Legislatif tingkat Kab/Kota , tingkat Provinsi , dan Pemilu eksekutif yaitu ada Bupati, Walikota , Gubernur bahkan Kepala Desa pun masuk dalam pemilu karena di pilih langsung oleh rakyat.
Selanjutnya ada beberapa catatan kami mengenai pelanggaran pemilu di waktu yang lalu contoh ada beberapa laporan yang di laporkan ke Bawaslu Jabar di kutip dari Media Antara Jabar pernyataan saudara Yusuf Bawaslu Bogor (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menyebutkan pelanggaran Pemilu 2019 di wilayahnya di dominasi oleh praktik politik uang.
“Pelanggaran terbanyak itu politik uang yang dilakukan oleh tim pemenangan peserta pemilu,” kata Koordinator Bidang (Kobid) Hukum Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Jabar Yusuf Kurniawan pada Diskusi Media dan Evaluasi Bawaslu di Cico Resort Bogor, Kota Bogor, Jabar, Rabu..
Ia mencatat sedikitnya ada 942 pelanggaran pada Pemilu 2019 di Jawa Barat.
Dari jumlah tersebut, 620 pelanggaran merupakan temuan langsung Bawaslu, sedangkan sisanya 326 pelanggaran merupakan laporan dari masyarakat atau peserta pemilu.
Yusuf menyebutkan dari keseluruhan pelanggaran, ada yang diselesaikan oleh bawaslu tingkat kabupaten/kota, ada pula yang langsung di tingkat provinsi. Beberapa bahkan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ada juga yang diproses di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, semuanya bisa diselesaikan dengan baik,” kata Yusuf, dan
kami berharap TNI maupun POLRI dapat bersikap netral dalam menghadapi pemilu 2024 serta instansi lainya dan meminta KPU dan Bawaslu untuk bertindak secara profesional sesuai dengan norma norma hukum yang berlaku sehingga ke depan dapat terlahir pemimpin pemimpin yang bersikap amanah.
Sumber : Koordinator KMPB, Dinar Puradinata S.ip KOPMA GPII JABAR, Sulton Hidayatulloh. Gerakan Mahasiswa Merdeka, Zidan. HIMATJ (Himpunan Mahasiswa Cianjur) GMKT (Gerakan Muda Kutai Timur).
