Mengaku Pengacara, Keluarga Terduga Pengguna Narkoba Dibuat Ketakutan, Prosedur Polisi Dipertanyakan

Lintangpena.com PARUNGPANJANG, BOGOR — Penangkapan dua warga berinisial RF dan RS oleh Tim Unit 2 Polsek Pagedangan, Tangerang Selatan, di wilayah Parungpanjang, Kabupaten Bogor, pada dini hari Minggu (15/11/2026), memunculkan sejumlah persoalan serius yang dipertanyakan oleh pihak keluarga.

Menurut keterangan keluarga, RF dan RS dibawa ke Polsek Pagedangan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Setelah lama tidak ada kabar, keluarga mendatangi kantor kepolisian dan memastikan keduanya berada di ruangan Tim Unit 2.

Bacaan Lainnya

Orang Mengaku Pengacara Minta Biaya Rp100 Juta

Persoalan semakin rumit ketika seorang pria bernama Faisal hadir dan mengaku sebagai pengacara yang memberikan pendampingan hukum. Faisal disebut mengaku memiliki akses kepada pihak-pihak yang dapat membantu meringankan perkara, bahkan menyebut RF dan RS sebagai pengedar sekaligus terlibat produksi narkotika.

Ketika perwakilan keluarga, Sandi, menyampaikan hanya mampu menyediakan Rp5 juta, Faisal menjawab: “Wah, kalau segitu saya tidak sanggup. Rp100 juta saja saya masih 50:50. Coba Bapak sonding lagi.”

Permintaan tersebut menimbulkan kecurigaan. Apalagi saat diminta memperlihatkan BAP dan surat perintah penangkapan, Faisal justru mengaku belum membaca BAP karena proses pemeriksaan masih berlangsung.

Hanya Pengguna, Bukan Pengedar?

Saat akhirnya dipertemukan, RF dan RS berturut-turut ditanya tiga kali: “Kamu make apa pengedar?” Konsisten keduanya menjawab bahwa mereka hanya pengguna, dengan barang bukti berupa 2 plastik klip tembakau sintetis.

Sandi mempertanyakan dasar penetapan status tersebut. Jika keduanya terbukti hanya pengguna, maka sesuai aturan mereka berhak mendapatkan akses rehabilitasi melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT), bukan langsung diproses pidana seolah pengedar. Keluarga juga mempertanyakan siapa yang menunjuk Faisal dan kepentingan hukum mana yang ia wakili.

Penangkapan di Luar Wilayah Hukum Dipertanyakan

Poin krusial lainnya, penangkapan dilakukan di wilayah Parungpanjang, Kabupaten Bogor — yang berada di luar wilayah hukum Polsek Pagedangan. Keluarga menuntut kejelasan mengenai dasar kewenangan penangkapan lintas wilayah, surat tugas, surat perintah penangkapan, kecukupan alat bukti, serta koordinasi dengan kepolisian setempat.

Keluarga juga menegaskan tidak menerima pemberitahuan penangkapan, yang diduga melanggar Pasal 95 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang mewajibkan penyampaian tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga paling lambat satu hari setelah penangkapan.

Keluarga mendesak klarifikasi transparan atas seluruh rangkaian kejadian ini. Pendampingan hukum seharusnya melindungi warga, bukan justru dimanfaatkan untuk menakut-nakuti dan meminta uang.

Saat dikonfirmasi kepada Kanit Reskrim Polsek Pagedangan IPTU Rudi dan dimintai keterangan atau statement melalui chatting WhatsApp Pada Kamis 19 November 2026 sekitar pukul 23.28 WIB, Kanit Reskrim menjawab “Siapp bang mnitor,, bsok saya piket bang..
Bsok main k kntor aja bang.. tp jgn ddkan.. infoin 1 jam sblumnya bg..”

Informasi dalam pemberitaan ini diterima oleh GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama dari narasumber yang identitasnya dirahasiakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999.

GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama
Editor: Nurhidayah 

#PenegakanHukum #RehabilitasiPenggunaNarkoba #Kepolisian #Hukum #GMOCT

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *