Lintangpena.com SEMARANG, 12 November 2026 — Persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang mengungkap sejumlah fakta krusial yang mempertanyakan keabsahan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah. Dalam sidang yang digelar pada Rabu (11/11/2026), pihak Pemohon menghadirkan saksi sekaligus ahli hukum pidana untuk membedah dugaan kejanggalan tersebut.
Rekaman Percakapan Muncul di Persidangan
Salah satu bukti yang diputar dalam persidangan adalah rekaman percakapan antara seorang anak yang ditangkap dengan seseorang yang pernah diproses hukum oleh Polda Jawa Tengah pada tahun 2025. Dalam percakapan tersebut diduga terdengar adanya arahan agar anak tersebut bertindak sebagai mata-mata untuk kepentingan pihak yang disebut sebagai “bos kafe”, disertai tawaran imbalan uang.
Ahli: Proses Penyelidikan Dipertanyakan Legalitasnya
Dr. Azmi Syahputra, S.H., M.H., selaku ahli hukum pidana yang dihadirkan dalam persidangan, menyoroti serius temuan tersebut. Kuasa hukum Pemohon, John L Situmorang, S.H., M.H., menyampaikan bahwa ahli menilai jika dugaan pengarahan tersebut benar terjadi, maka terdapat persoalan mendasar pada proses penyelidikan.
“Informasi yang diperoleh melalui cara yang direkayasa berpotensi merusak keabsahan seluruh proses hukum selanjutnya. Alangkah sulitnya mempertahankan kebenaran proses hukum jika fondasi awalnya saja dibangun di atas sesuatu yang diragukan keabsahannya,” demikian inti pandangan ahli.
Ahli juga mempertanyakan logika hukum: bagaimana alat bukti dapat dipertahankan jika proses awal memperolehnya justru bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
Kuasa Hukum: Ada Indikasi Permufakatan Jahat
John L Situmorang menegaskan bahwa rekaman percakapan tersebut mengarah pada dugaan adanya rekayasa yang perlu ditelusuri lebih dalam. “Kami melihat adanya indikasi permufakatan jahat untuk memperoleh informasi dengan cara yang tidak semestinya. Hal ini sangat serius dan tidak boleh dibiarkan begitu saja,” ujarnya.
Pihak Pemohon meminta pimpinan Polri — termasuk Kapolri, Wakapolri, dan Kapolda Jawa Tengah — untuk menurunkan tangan memeriksa dugaan ini secara transparan. Langkah memublikasikan rekaman juga terbuka jika dianggap perlu agar masyarakat dapat menilai sendiri persoalan yang terjadi.
“Penegakan hukum harus berdiri di atas kebenaran dan aturan, bukan melalui rekayasa yang justru mencederai rasa keadilan masyarakat,” tegas John.
Menunggu Putusan Hakim
Saat ini seluruh fakta, termasuk rekaman percakapan dan pendapat ahli, sedang dalam proses penimbangan oleh hakim. Pihak Pemohon berharap putusan nanti didasarkan pada pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh. Redaksi menegaskan bahwa seluruh dalil yang disampaikan belum menjadi fakta hukum dan masih harus dibuktikan lebih lanjut di persidangan.
Redaksi memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya bagi Polda Jawa Tengah maupun pihak Termohon sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999.
Tim Liputan
Editor: Nurhidayah
